Home Seremoni Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 KPP Pratama T.Tinggi, Omset Dibawah Rp.4,8 M Dikenakan Pajak 1 Persen

Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 KPP Pratama T.Tinggi, Omset Dibawah Rp.4,8 M Dikenakan Pajak 1 Persen

E-mail Print PDF

T.TINGGI-PWI ONLINE :Terhitung sejak Juli 2013, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) dibawah Rp.4,8 miliar dalam masa satu tahun pajak dikenakan pajak 1 persen perbulannya. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebingtinggi, Risdawati,SE saat membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, Rabu (28/8) di Balai Pertemuan Kartini Tebing Tinggi.

Dihadapan para pengusaha Risdawati menjelaskan bahwa, peredaran bruto atau omzet merupakan jumlah peredaran semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya, baik pusat maupun cabangnya. Latar belakang diberlakukannya peraturan ini sesuai yang diamanatkan pada bagian pertimbangan dan disadari perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak.
 
Maksud dari PP Nomor 46 tahun 2013 adalah memudahkan dan menyederhanakan aturan pajak dan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Tujuannya adalah memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Diharapkan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat, kata Risdawati.
 
Sementara itu Staf KPP Pratama Tebingtinggi, Emi Hariyani dalam persentasenya menjelaskan, usaha yang dikenakan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yang berpenghasilan bruto atau omset dibawah Rp. 4,8 miliar antara lain, usaha dagang, industri, jasa dan usaha lainnya. Untuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas misalnya, dokter, advokat, akuntan, notaries, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan sejenisnya merupakan non objek pajak.
 
Subjek Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final tidak wajib PPh Pasal 25, ujar Hariyani.
 
Dalam sosialisasi itu juga dijelaskan tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) berkaitan dengan pemotongan pajak oleh pihak lain. Staf (AR) Syamsul Bahri mengungkapkan, wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, dapat mengajukan permohonan pembebasan dan atau pemotongan pajak penghasilan yang dapat dikreditkan. Pembebasan dan pemotongan pajak penghasilan diberikan Dirjend Pajak melalui SKB.
 
Peryaratan permohonan SKB secara tertulis ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan melampirkan SPT pajak penghasilan tahun pajak terakhir. Berlakunya SKB sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir pajak yang bersangkutan (1 tahun), kata Syamsul Bahri. (Red)
 
 

Last Updated ( Saturday, 31 August 2013 17:36 )